Laporan PBB mencatat lebih dari 2.230 warga sipil tewas di Sudan hingga akhir Oktober 2026, dengan serangan pesawat nirawak menjadi penyebab utama korban dan kerusakan fasilitas publik.
SUDAN – Serangan pesawat nirawak atau drone menewaskan lebih dari 1.630 warga sipil di Sudan sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa penggunaan senjata tersebut semakin memperbesar ancaman terhadap penduduk dan fasilitas umum di tengah konflik antara militer Sudan dan kelompok bersenjata Rapid Support Forces (RSF).
Temuan tersebut tercantum dalam laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Office) yang memantau situasi hak asasi manusia selama enam bulan pertama 2026. Laporan itu mencatat sedikitnya 1.390 warga sipil tewas akibat konflik pada Januari hingga Juni. Lebih dari 80 persen korban dalam periode tersebut meninggal akibat serangan drone.
Angka korban terus bertambah dalam empat bulan berikutnya. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengonfirmasi 840 warga sipil lainnya tewas, termasuk hampir 520 orang akibat serangan drone. Dengan demikian, jumlah korban meninggal yang berhasil diverifikasi sejak Januari hingga akhir Oktober mencapai lebih dari 2.230 orang. PBB memperkirakan jumlah sebenarnya berpotensi lebih tinggi karena tidak seluruh korban dapat diverifikasi.
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menilai temuan tersebut menunjukkan penderitaan warga sipil yang terus berlangsung serta pengabaian terhadap ketentuan hukum perang oleh pihak-pihak yang bertikai.
“The facts speak for themselves,” said UN High Commissioner for Human Rights Volker Türk. “The findings in our report provide more evidence, if any were needed, of the ceaselessly unbearable civilian suffering of the war in Sudan and the warring parties’ continued and brazen disregard for the laws of war.”
Laporan yang dipublikasikan Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Rabu, (18/11/2026), juga mendokumentasikan dugaan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Pelanggaran tersebut mencakup serangan terhadap warga dan objek sipil, penahanan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum, tindakan balasan terhadap warga yang dituduh bekerja sama dengan pihak lawan, serta kekerasan seksual yang digunakan sebagai senjata perang.
“Amid pervasive impunity, the report documents, once again, serious violations of international humanitarian law. Such violations may amount to war crimes.”
Wilayah Kordofan menjadi kawasan dengan dampak paling besar, yakni mencakup lebih dari dua pertiga korban sipil yang terdokumentasi. Wilayah Darfur menyusul dengan sebagian besar korban lainnya. Serangan juga menjangkau kawasan timur dan tengah Sudan, termasuk White Nile, yang mencatat sedikitnya 41 warga sipil tewas selama periode pelaporan.
Dampak konflik tidak hanya terlihat dari jumlah korban jiwa. Pasar, rumah sakit, sekolah, kendaraan sipil, tempat pengungsian, sumber air, serta fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar turut menjadi sasaran serangan. Pada enam bulan pertama 2026, laporan tersebut mencatat sedikitnya 39 serangan drone terhadap pasar, 20 terhadap kendaraan sipil, 17 terhadap kapal tangki dan depo bahan bakar, serta 16 terhadap fasilitas kesehatan.
Situasi tersebut memperburuk akses masyarakat terhadap pangan dan layanan dasar. Serangan terhadap pasar, penjarahan, serta pembatasan pergerakan menghambat distribusi makanan. Pada Oktober 2026, Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC) memperingatkan meningkatnya risiko kelaparan di sejumlah wilayah Darfur dan Kordofan akibat konflik, pengungsian, dan kekeringan.
Ancaman terhadap layanan publik juga meningkat setelah serangan menyasar fasilitas listrik dan pasokan bahan bakar. Dalam kurun lebih dari dua pekan, yakni 20 Oktober hingga 4 November 2026, tercatat 29 serangan drone yang dikaitkan dengan RSF terhadap fasilitas kelistrikan dan stasiun bahan bakar di 11 negara bagian. Serangan tersebut memicu pemadaman listrik dan kelangkaan bahan bakar yang berdampak pada jutaan orang, termasuk warga yang tinggal jauh dari garis depan pertempuran.
Gangguan pasokan listrik turut menghambat layanan kesehatan, seperti dialisis dan tindakan operasi, serta mengganggu akses air bersih dan produksi pangan. Kondisi ini memperbesar risiko kemanusiaan bagi masyarakat yang telah menghadapi keterbatasan bantuan medis dan kebutuhan pokok.
Türk menegaskan, seluruh pihak yang terlibat dalam konflik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mematuhi kewajiban hukum internasional. Penegakan akuntabilitas dinilai penting untuk menghentikan siklus kekerasan, mencegah pelanggaran berulang, serta memastikan keselamatan warga sipil.
“The parties to the conflict must protect civilians and uphold their international law obligations—the world is watching,” High Commissioner Türk stressed. []
Redaksi 01