Pemprov Sumbar mendorong digitalisasi keuangan dan kolaborasi dengan Bank Nagari agar 308 pondok pesantren mampu mengembangkan usaha produktif serta memperkuat kemandirian ekonomi.
BUKITTINGGI – Sebanyak 308 pondok pesantren di Sumatera Barat berpeluang memperluas kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan layanan perbankan syariah dan digitalisasi keuangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mendorong penguatan ekosistem tersebut agar pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam, tetapi juga mampu mengembangkan usaha produktif serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumbar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026).
Mahyeldi menilai, pesantren memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi syariah berbasis masyarakat. Pengembangan peran tersebut dinilai sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.
“Pesantren jangan hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat,” kata Mahyeldi.
Menurut dia, potensi ratusan pesantren tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Nagari. Dukungan layanan perbankan diharapkan membuat pengelolaan keuangan pesantren lebih modern, transparan, dan produktif.
Mahyeldi juga menyoroti kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan penggunaan layanan keuangan syariah. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah di Sumbar mencapai 55,62 persen, lebih tinggi daripada angka nasional sebesar 43,07 persen.
Namun, tingkat inklusi atau pemanfaatan layanan keuangan syariah di Sumbar baru mencapai 12,62 persen, sedangkan angka nasional sebesar 13,24 persen.
“Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan. Karena itu, masyarakat tidak hanya perlu memahami, tetapi juga menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-harinya,” ujarnya.
Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, Mahyeldi berharap Bank Nagari berperan dalam membangun ekosistem ekonomi pesantren. Pengembangan layanan yang dibutuhkan mencakup digitalisasi transaksi, pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta wakaf produktif. Selain itu, para santri perlu memperoleh bekal kompetensi keuangan dan ekonomi syariah agar mampu menghadapi perkembangan zaman.
Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari Gusti Candra mengatakan, pesantren memiliki ekosistem ekonomi yang beragam. Kegiatan di dalamnya tidak hanya mencakup pendidikan, tetapi juga yayasan, koperasi, badan wakaf, dan sejumlah unit usaha produktif.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Bank Nagari menyatakan kesiapan menyediakan layanan perbankan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pesantren.
“Bank Nagari siap mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan pesantren,” ungkap Gusti Candra.
Layanan yang disiapkan antara lain transaksi nontunai (cashless), integrasi kartu santri, pembayaran gaji tenaga pengajar, transaksi unit usaha pesantren, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital.
Wakil Wali Kota (Wawali) Bukittinggi Ibnu Asis menegaskan, digitalisasi perlu memberikan manfaat lebih luas daripada sekadar mengalihkan transaksi tunai menjadi elektronik. Penerapannya harus mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, memperkuat tata kelola, dan mendukung kemandirian ekonomi pesantren.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Nagari, dan pondok pesantren diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan layanan keuangan syariah. Dengan pengelolaan keuangan yang semakin tertata dan dukungan teknologi, pesantren di Sumbar diharapkan mampu memperkuat kegiatan usaha sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi santri dan masyarakat di sekitarnya. []
Redaksi 01