Kemenhaj menyiapkan kerja sama dengan Kemendes PDT untuk memanfaatkan jaringan 25.380 pendamping desa sebagai saluran edukasi guna mencegah penipuan haji dan umrah.
JAKARTA – Sebanyak 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi berpotensi menjadi jaringan edukasi untuk melindungi masyarakat perdesaan dari penipuan penyelenggaraan haji dan umrah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berencana menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar informasi mengenai perjalanan ibadah ke Tanah Suci dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok.
Rencana kolaborasi tersebut dibahas Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam pertemuan di Kantor Kemendes PDT, Jakarta. Kedua pihak membicarakan persiapan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk memperkuat literasi haji dan umrah.
Kebutuhan edukasi dinilai mendesak karena masyarakat desa menjadi salah satu kelompok yang banyak menjadi korban penipuan perjalanan ibadah. Dahnil mengungkapkan, informasi yang belum merata mengenai penyelenggaraan haji dan umrah membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kepercayaan masyarakat.
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” kata Dahnil, dikutip Jumat 13 November 2026.
Data Kemenhaj mencatat 64 perkara penipuan dengan 3.550 korban hingga 6 Juli 2026. Total kerugian masyarakat dari perkara tersebut mencapai Rp116,7 miliar.
Selain itu, pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah juga menunjukkan persoalan yang berulang. Jumlah pengaduan tercatat sekitar 400 pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 500 pada 2024. Hingga September 2026, terdapat 189 kasus pengaduan dengan modus antara lain penipuan dan penggelapan dana perjalanan.
Dampak penipuan tersebut tidak hanya berupa kehilangan uang, tetapi juga menggagalkan harapan masyarakat yang telah mengumpulkan biaya selama bertahun-tahun untuk beribadah ke Tanah Suci. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya akses terhadap informasi yang benar sebelum warga menyerahkan dana kepada
About The Author
