Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid menilai rencana menjadikan zakat sebagai pengurang pajak langsung harus mengkaji kesiapan pemerintah, dampaknya terhadap APBN, dan prinsip pengelolaan dana umat.
JAKARTA – Rencana menerapkan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung dinilai tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan potensi penerimaan dana umat. Kesiapan pemerintah untuk menyesuaikan penerimaan negara serta kesediaan masyarakat sebagai pembayar zakat atau muzaki perlu menjadi bagian utama dalam kajian kebijakan tersebut.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Sodik Mudjahid menyampaikan hal itu saat penutupan Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, penerapan skema pengurang pajak langsung atau tax credit berpotensi memengaruhi penerimaan negara karena sebagian kewajiban pajak akan diperhitungkan melalui pembayaran zakat.
“Apakah pemerintah ikhlas tidak melepas pajaknya untuk digantikan oleh zakat,” ujar Sodik, sebagaimana diberitakan MUI Digital, Jumat (20/11/2026).
Sodik menilai, pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pembahasan yang menyeluruh sebelum pemerintah dan pemangku kepentingan mengambil keputusan. Sebab, apabila zakat diperhitungkan sebagai pengurang pajak secara langsung, kebijakan itu tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana keagamaan, tetapi juga menyentuh sistem penerimaan negara.
Ia mengusulkan agar pembahasan melibatkan kalangan cendekiawan dan ulama. Jika wacana tersebut masuk dalam agenda perubahan Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat, proses kajian juga perlu dilakukan dengan bimbingan Menteri Agama.
Pelibatan berbagai pihak diharapkan dapat memastikan kebijakan tersebut mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat, kepentingan masyarakat, serta tata kelola keuangan negara. Dengan kajian yang matang, wacana zakat sebagai pengurang pajak diharapkan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan kebijakan fiskal maupun pengelolaan dana umat. []
Redaksi 01