MUI melibatkan regulator, praktisi, asosiasi, dan akademisi untuk mendalami karakteristik aset kripto, mekanisme transaksi, serta aset dasar sebagai pertimbangan penerapan hukum syariah.
JAKARTA – Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memperdalam kajian mengenai karakteristik dan mekanisme perdagangan aset kripto untuk memperjelas penerapan ketentuan hukum syariah dalam transaksi digital.
Kajian dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion atau FGD) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), praktisi, asosiasi, dan akademisi.
Wakil Ketua Umum MUI M Cholil Nafis mengatakan pelibatan berbagai pihak diperlukan agar pembahasan tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang.
“Untuk mendapatkan gambaran masalah secara utuh, hari ini kita mencoba belajar dari literatur yang ada,” ujarnya, sebagaimana diberitakan MUI Digital, Jumat (20/11/2026).
Pembahasan mencakup perbedaan aset kripto yang memiliki aset dasar (underlying asset) dan yang tidak, mekanisme transaksi melalui blockchain, serta penerbitan token digital. Kajian diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan panduan transaksi yang sesuai prinsip syariah dan memperhatikan perlindungan konsumen. []
Redaksi 01