Kementerian Agama menyiapkan regulasi terpadu untuk memperkuat 105.007 Madrasah Diniyah Takmiliyah dan 193.019 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, sekaligus membenahi pendataan santri dan meningkatkan kepastian pembinaan pendidikan keagamaan nonformal.
JAKARTA – Sebanyak 105.007 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan 193.019 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) menjadi sasaran penguatan tata kelola melalui penyusunan regulasi terpadu oleh Kementerian Agama (Kemenag). Aturan baru tersebut disiapkan untuk memperjelas pembinaan, meningkatkan mutu pendidikan, serta memberikan kepastian kelembagaan bagi pendidikan keagamaan nonformal, termasuk yang beroperasi di luar lingkungan pesantren.
Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal itu dibahas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kemenag dalam pertemuan di Jakarta pada 18–19 November 2026.
Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said mengatakan, besarnya jumlah MDT dan LPQ membutuhkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan sekaligus memperkuat konsolidasi kelembagaan. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan memperbesar peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian insentif kepada lembaga pendidikan keagamaan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah keberlangsungan pembelajaran MDT dan LPQ yang umumnya dilaksanakan pada sore hari. Karena itu, pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan sekolah sehari penuh atau full day school bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Ketentuan terkait full day school diharapkan bisa lebih fleksibel agar tidak berdampak pada pembelajaran di MDT dan LPQ yang umumnya berlangsung pada sore hari,” ujar Basnang Said, sebagaimana diberitakan NU Online, dengan waktu penerbitan yang belum tercantum dalam naskah sumber.
Selain persoalan waktu belajar, penyusunan regulasi juga diarahkan untuk mengatasi kendala pendataan santri pendidikan nonformal. Perwakilan Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kemendikdasmen, Sumiati, menilai sinkronisasi data pendidikan dan kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar santri tidak kehilangan pengakuan administratif.
Sinkronisasi akan melibatkan Education Management Information System (EMIS) milik Kemenag, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Menurut Sumiati, santri yang belajar di pesantren salafiyah maupun MDT murni berpotensi tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS). Kondisi tersebut terjadi karena sebagian belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau menghadapi kendala administrasi kependudukan.
Persoalan pendataan ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Melalui integrasi data, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi santri yang sebenarnya masih menjalani pendidikan, tetapi belum tercatat dalam sistem pendidikan formal.
Di sisi lain, Kemendikdasmen membuka peluang pemanfaatan fasilitas sekolah formal pada sore hari untuk mendukung kegiatan belajar MDT. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kesepakatan operasional bersama sehingga fasilitas pendidikan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Dalam pembahasan RKMA, pemerintah juga mengarahkan agar pengaturan mengenai Pengkajian Kitab Kuning, MDT, dan LPQ disatukan dalam satu regulasi terpadu. Sementara itu, ketentuan mengenai Lembaga Dakwah Pesantren direncanakan diatur melalui regulasi tersendiri.
Rancangan aturan tersebut turut mengakomodasi MDT dan LPQ yang berada di luar pesantren melalui skema kerja sama atau afiliasi dengan pesantren yang telah terdaftar. Skema ini diharapkan memberikan jalur pembinaan dan pengakuan kelembagaan yang lebih jelas.
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pejabat Ditjen Pesantren, perwakilan Kemendikdasmen, Kemenko PMK, Biro Hukum dan Organisasi, Kepegawaian, dan Humas (OKH), Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag, serta organisasi mitra, termasuk Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Ikatan Pendidik dan Pengelola Pendidikan Al-Qur’an Indonesia (IPPAQI).
Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Nonformal Mahrus, Kepala Subdirektorat Bina Dakwah Pesantren A. Rafiq Zainul Mun’im, Kepala Subdirektorat Diniyah Takmiliyah Yuli Rahmawati, Kepala Subdirektorat Pendidikan Al-Qur’an Aziz Syafiuddin, serta Kepala Subdirektorat Pengkajian Kitab Kuning Nasrullah Jasam turut mengikuti pembahasan.
Masukan dari jajaran Kanwil Kemenag dan organisasi mitra daerah juga mencakup penguatan sistem penjaminan mutu serta peningkatan sinergi pembinaan MDT yang berkembang di tengah masyarakat.
Untuk mematangkan rancangan tersebut, pembahasan lampiran teknis akan dilanjutkan melalui kelompok kerja kecil yang dibagi menjadi tiga klaster, yakni Kitab Kuning, MDT, dan LPQ.
Regulasi terpadu ini diharapkan tidak hanya menertibkan perizinan dan standar kurikulum, tetapi juga memperjelas mekanisme penerbitan syahadah atau ijazah pendidikan nonformal pesantren. Penguatan mutu pendidik dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat juga menjadi bagian dari sasaran kebijakan tersebut.
Dengan jumlah lembaga yang mencapai hampir 300 ribu, kepastian regulasi dan pengakuan administratif menjadi faktor penting agar pendidikan keagamaan nonformal memperoleh akses pembinaan yang lebih baik. Langkah tersebut diharapkan memperkuat posisi MDT dan LPQ sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter serta peningkatan literasi keagamaan generasi muda Indonesia. []
Redaksi 01